JAKARTA – Program pembangunan di daerah kerap terjadi ketidaksinambungan setelah terjadi pergantian kepemimpinan. Ketua Dewan Penasihat Perpukadesi, yaitu Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Sutiyoso menyentil problem ketidaksinambungan pembangunan dalam audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.
Program pembangunan di daerah kerap tidak sejalan atau memang tidak berkesinambungan setelah terjadi pergantian kepemimpinan. Terutama bila kepala daerah yang memimpin bukan lagi pejabat lama karena kalah dalam pemilihan kepala daerah atau memang sudah menjabat selama dua periode.
Bahkan bila pejabat terpilih berasal dari kubu lawan dan berasal dari partai yang berbeda ada kecenderungan untuk tidak melanjutkan program-program yang telah dirintis pemimpin sebelumnya.
“Yang terjadi adalah ketidakselarasan arah kebijakan dan menghambat keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Sutiyoso bersama Ketua Umum Perpukadesi Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo melakukan audiensi.
Hadir pula Soekarwo (Ketua Dewan Pembina Perpukadesi), Suyoto (Ketua Dewan Pengawas Perpukadesi), dan Himmatul Hasanah (Direktur Eksekutif Perpukadesi). Sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Cheka Virgowansyah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan lebih lanjut, “Program pembangunan menjadi tidak berkesinambungan setelah terjadi pergantian kepemimpinan. Program-program yang telah dirintis pemimpin sebelumnya terkadang tidak dilanjutkan pemimpin berikutnya.”
Problem itu sesungguhnya banyak ditemukan di berbagai daerah. Namun daerah tetap harus memiliki solusi untuk menghadapi problem tersebut seperti melanjutkan program pembangunan yang memang berdampak bagi masyarakat.
Upaya meningkatkan kualitas SDM di daerah, misalnya, merupakan program yang bisa dilaksanakan oleh kepala daerah dan kemudian diteruskan oleh penerusnya.
Sutiyoso menuturkan bila para purna kepala daerah sesungguhnya tetap memiliki niat dan keinginan tulus membantu pemerintah. Meski tak lagi duduk di pemerintahan, namun mereka tetap ingin memberi sumbangsih, khususnya dalam pandangan dan pengalaman yang diperoleh selama memimpin daerah.
“Pengalaman para purna kepala daerah merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa. Oleh karena itu, pengalaman tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak dibiarkan menjadi sesuatu yang mubazir,” ucap Sutiyoso.
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus menyatakan gagasan mengenai kepemimpinan yang berkelanjutan merupakan konsep yang sangat penting. Namun dalam praktiknya tidak mudah untuk diwujudkan.
“Kepemimpinan yang berkelanjutan merupakan konsep yang sangat penting, namun dalam praktiknya memang tidak mudah diwujudkan,” ujar Wamendagri.
“Selain itu, pemerintah saat ini memberikan perhatian yang besar terhadap kualitas kepemimpinan kepala daerah,” kata Akhmad Wiyagus yang menyambut positif kehadiran Perpukadesi. Bahkan pemerintah berharap para purna kepala daerah bisa memberi kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintah daerah.
“Pemerintah sangat berharap agar pengalaman para purna kepala daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, terutama di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi bangsa,” tutur Wamendagri. (*)
