JAKARTA — Ada yang berbeda dari pertemuan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama Perpukadesi dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara di Graha Pratama Building, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Delegasi Lamandau datang dengan agenda yang matang: membangun landasan kemitraan yang realistis dan berakar pada kondisi nyata daerah, bukan semata pada komitmen tertulis yang menunggu waktu untuk dieksekusi. Itulah yang membuat forum ini sejak awal terasa berbeda.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Irwansyah, hadir bersama Sekretaris Dinas Pendidikan, Teguh Ciptadi, dan diterima Direktur Eksekutif Perpukadesi, Himmatul Hasanah beserta tim dari Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara. Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka, dengan orientasi membangun pemahaman bersama sebagai fondasi kolaborasi yang lebih kokoh ke depan.
Tekanan Fiskal yang Mengubah Cara Daerah Berencana
Irwansyah membuka pertemuan dengan menyampaikan satu konteks penting yang menjadi pertimbangan strategis daerah: tekanan kebijakan fiskal dari pusat yang memaksa pemerintah daerah untuk terus-menerus menyesuaikan perencanaan jangka pendek mereka. I
a merujuk pada realitas yang dihadapi hampir semua kabupaten saat ini — di mana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, yang kemudian ditindaklanjuti melalui PMK 56/2025, telah mengubah secara signifikan aliran transfer ke daerah (TKD) dan mempersempit ruang fiskal yang selama ini menjadi andalan daerah dalam membiayai program-program pendidikan.
Bagi Lamandau, kondisi ini bukan ancaman yang bisa diabaikan. Pemkab Lamandau bahkan telah mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk turut mengawal penyusunan APBD 2026, sebagai respons atas ketidakpastian alokasi yang datang dari pusat.
Dalam situasi seperti ini, menurut Irwansyah, daerah dituntut untuk lebih lentur: memilah mana program yang harus tetap berjalan dengan anggaran terbatas, mana yang bisa dilaksanakan lewat skema kemitraan, dan mana yang perlu ditunda. Kemitraan dengan lembaga mitra seperti Perpukadesi dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara diposisikan sebagai salah satu opsi dalam kerangka adaptasi tersebut.
Relevansi dengan Visi Bupati
Di balik realitas fiskal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa komitmen terhadap pembangunan SDM tidak ikut diciutkan. Ia mengacu pada visi Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, yang menempatkan pilar “Unggul” — terbentuknya SDM berkualitas dan berkompetensi di berbagai bidang — sebagai satu dari lima fondasi pembangunan daerah dalam agenda 2025–2030, bersama pilar ‘Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan’.
Visi ini, kata Irwansyah, justru membutuhkan mitra yang memiliki kapasitas teknis di bidang pendidikan, agar program yang dijalankan tidak semata bergantung pada ketersediaan anggaran daerah dari waktu ke waktu.
Teguh Ciptadi menambahkan dari sisi Dinas Pendidikan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penguatan kapasitas yang tidak hanya menyasar infrastruktur fisik, melainkan juga kualitas proses belajar-mengajar dan kompetensi tenaga pendidik.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, intervensi dari mitra eksternal yang dapat masuk langsung ke tingkat satuan pendidikan dinilai memiliki nilai strategis yang lebih tinggi dibandingkan program-program yang membutuhkan biaya besar namun sulit dieksekusi dalam jangka pendek.
Titik Temu yang Masih Dijajaki
Himmatul Hasanah merespons paparan Lamandau dengan mencatat bahwa konteks fiskal yang disampaikan Sekda justru memperjelas di mana posisi Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara paling relevan untuk berkontribusi.
Ia menyebut bahwa pendekatan yang dikembangkan yayasan selama ini memang dirancang untuk bisa masuk ke satuan pendidikan di daerah dengan beragam kondisi anggaran, bukan eksklusif untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal besar. Kesamaan orientasi inilah yang membuat diskusi berlangsung lebih substantif dari yang mungkin diperkirakan sebelumnya.
Pertemuan ini menjadi titik berangkat yang menjanjikan. Kedua belah pihak sepakat melanjutkan komunikasi untuk memetakan bentuk kolaborasi yang paling selaras antara kebutuhan Lamandau dengan kapasitas mitra — dengan keyakinan bersama bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang, melainkan justru alasan yang semakin kuat untuk membangun kemitraan yang tepat sasaran dan berdampak nyata. (Farhan Aji Dharma)
