JAKARTA – Pemerintah sungguh menghargai dan memberi apresiasi kepada para purna kepala daerah yang tetap bersemangat berkontribusi untuk bangsa ini melalui Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi). Hal itu disampaikan saat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menerima audiensi Perpukadesi, Kamis, 12 Maret 2026.
Hadir pada audiensi itu Ketua Umum Perpukadesi Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo bersama Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua Dewan Penasihat Perpukadesi. Hadir pula Soekarwo (Ketua Dewan Pembina Perpukadesi), Suyoto (Ketua Dewan Pengawas Perpukadesi), Sokhiatulo Laoli (Sekretaris Jenderal Perpukadesi) dan Himmatul Hasanah (Direktur Eksekutif Perpukadesi). Mereka diterima Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Cheka Virgowansyah.
Dalam kesempatan itu Bibit menyampaikan Perpukadesi sebagai wadah silaturahmi bagi para purna kepala daerah di seluruh Indonesia. Mereka tak sekadar mempererat komunikasi antaranggota, tetapi forum ini juga menjadi ruang untuk melakukan urun rembuk serta bertukar pemikiran secara konstruktif mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
“Para purna kepala daerah tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan ingin tetap memberikan kontribusi nyata bagi negara,” kata Bibit. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional tetap harus berjalan berlandaskan nilai-nilai Trigatra dan Pancagatra serta berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Hal senada disampaikan Sutiyoso bahwa para purna kepala daerah memiliki niat tulus untuk membantu pemerintah, khususnya dalam memberikan pandangan dan pengalaman yang diperoleh selama memimpin daerah.
Menurut Sutiyoso perkumpulan yang baru berusia satu tahun ini beranggotakan sekitar 3.000 mantan bupati, walikota, dan gubernur dengan pengalaman luas. mereka merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa.
“Oleh karena itu, pengalaman tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak dibiarkan menjadi sesuatu yang mubazir,” ucap Sutiyoso
Selain itu, beliau menyoroti bahwa di banyak daerah sering terjadi ketidaksinambungan program pembangunan setelah terjadi pergantian kepemimpinan. Program-program yang telah dirintis pemimpin sebelumnya terkadang tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Pada akhirnya ini menimbulkan ketidakselarasan arah kebijakan dan menghambat keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam diskusi juga disampaikan, keprihatinan masih adanya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum.
“Kondisi tersebut dinilai sebagai hal yang sangat memprihatinkan dan memalukan, mengingat kepala daerah merupakan figur pemimpin yang seharusnya dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata dia.
Sedangkan Sekjen Perpukadesi Sokhiatulo Laoli menyampaikan bahwa hingga saat ini belum banyak organisasi yang mampu menghimpun dan menyatukan para purna kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dalam satu wadah yang terstruktur.
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan rasa syukur dan kehormatan bisa bertemu langsung dengan para tokoh yang selama ini memiliki pengalaman panjang dan kontribusi besar dalam memimpin daerah di Indonesia. Wamen juga memberi apresiasi atas komitmen dan harapan para purna kepala daerah yang tetap ingin berkontribusi bagi bangsa.
“Kami sungguh memberi apresiasi atas terbentuknya Perpukadesi sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi bagi para purna kepala daerah,” kata Wamen.
“Gagasan mengenai kepemimpinan yang berkelanjutan merupakan konsep yang sangat penting. Namun dalam praktiknya tidak mudah untuk diwujudkan.
Wakil Menteri juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memberikan perhatian yang besar terhadap kualitas kepemimpinan kepala daerah di Indonesia.
Terkait kehadiran Perpukadesi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah menyampaikan bila Kemendagri rutin menggelar forum koordinasi bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Dirjen Otda mengusulkan agar para senior yang tergabung dalam Perpukadesi bisa dilibatkan dalam forum tersebut. (*)
